img_head
LINK

SEMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMA NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DIBAWAHNYA

Apr01

Konten : berita keuangan
Telah dibaca : 5.865 Kali

Berdasarkan memorandum dari Kepala Biro Keuangan nomor : M- 10 / Bua.3 / KU.02 / 3 / 2016 kepada Kepala Biro Hukum dan Humas tentang Surat Edaran Mahkamah Agung nomor .......

Selengkapnya

SURAT DARI KEPALA BIRO PERLENGKAPAN SELAKU KEPALA UNIT LAYANA PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG RI NO : 8/BUA.ULP/3/2016 tentang LAPORAN PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Mar31

Konten : berita humas
Telah dibaca : 5.331 Kali

Berdasarkan surat dari Kepala Biro Perlengkapan Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung RI Nomor : 8/BUA.ULP/3/2016 tanggal 30 Maret 2016. Adapun surat tersebut tentang Laporan Perkembangan Pengadaan Barang Dan .......

Selengkapnya

PEMBINAAN KEPADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN SEWILAYAH PROVINSI ACEH OLEH SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Mar30

Konten : berita kegiatan
Telah dibaca : 4.592 Kali

   

 

 

Banda Aceh (29/03/2016) 

Dalam kunjungannya ke Provinsi Aceh, Sekretaris Mahkamah Agung RI pada acara Bimtek Panitera Di Lingkungan Peradilan MIliter memberikan .......

Selengkapnya

Permintaan Saran Dan Masukan Mengenai Aplikasi SIPP Versi 3.1.1

Mar29

Konten : pengumuman humas
Telah dibaca : 4.615 Kali

Saran_dan_Masukan_Mengenai_Aplikasi_SIPP.pdf | SK_POKJA_SIPP.pdf | .......

Selengkapnya

PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA (ESELON II.a DAN II.b) DI 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2016

Mar29

Konten : berita humas
Telah dibaca : 5.185 Kali

Jakarta-Humas : Senin 28 Maret 2016. Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II.a Dan II.b) Di 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung .......

Selengkapnya