Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Laksanakan Pemeriksaan Kendaraan Dinas
Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025
Lebih lanjut
Pengumuman Lelang Barang Milik Negara
Pengumuman Lelang Barang Milik Negara
Pengumuman Hasil Seleksi Posbakum Tahun Anggaran 2026
Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun Anggaran 2026
Pengumuman Lelang Barang Milik Negara
Lebih lanjut
- Sekretaris Ma Lantik 5 Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Mahkamah Agung
- Perluas Wawasan Hukum, Mahasiswa Lkbh Fh Unpam Sambangi Mahkamah Agung
- Exit Meeting Pemeriksaan Lk 2025, Mahkamah Agung Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi Bpk
- Beri Kuliah Umum Bagi Calon Jaksa, Ketua Ma Sampaikan 3 Pilar Utama Profesionalisme Penegak Hukum
- Ketua Ma Hadiri Rapat Paripurna Dpr Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026
- Pengisian Jabatan Kesekretariatan Pada Pengadilan Militer Tinggi Iv Balikpapan, Pengadilan Militer Tinggi V Makassar, Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, Dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari Tahun Anggaran 2026
- Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana Dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026
- Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026
- Ditjen Badilum Undang Bawas Dampingi Penilaian Mandiri SPIP
- Tingkatkan Level, Ditjen Badilum Persiapkan Penilaian Mandiri SPIP 2026
- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Pengadilan Negeri Palu Berkomitmen Semakin Baik dengan Asesmen AMPUH Ditjen Badilum
- Dengan Asesmen AMPUH di Provinsi Papua, Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan
- Di Provinsi Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, PN Tanjungkarang dan PN Kalianda Laksanakan Asesmen AMPUH
- Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Panmud Pidana dan Panmud Perdata Khusus Tahun Anggaran 2026
- Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2026
- Pemberitahuan Wajib Lapor LHKPN Yang Masih Dalam Status Perlu Perbaikan dan Proses Verifikasi
- Pengumuman Pemeliharaan Aplikasi pada Ditjen Badilum
- Sosialisasi Surat Keputusan Penyesuaian Besaran dan Mekanisme Pembayaran Iuran IKAHI dan BPDSH
- SOSIALISASIKAN PERMA NOMOR 6, 7 & 8 SERTA SK KMA NOMOR 359 TAHUN 2022
- PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH SOSILAISASIKAN PERMA 1, 2 & 3 TAHUN 2022
- KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH SOSIALISASI KUHAP BARU, PERMA 8 & 9, HINGGA HAK CUTI KEPEGAWAIAN
- RAPAT PLENO MEI 2026 PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
- UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-118 TAHUN 2026
- PERINTAH PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 01 & DIPA 03
- UNDANGAN OPENING MEETING EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 MELALUI APLIKASI seMAr
- PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA CALON HAKIM AD HOC PHI TAHUN 2026
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2026
- SOSIALISASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025
MENEMUKAN HAKIM YANG BERAKHLAQ MULIA
Jika Hakim Ragu, Asas In Dubio Pro Reo Jawabannya
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
Lebih lanjut
PTSP Pengadilan Negeri Meulaboh
Profil Pengadilan
Gugatan Sederhana
Pos Bantuan Hukum
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Prosedur Eksekusi
Berikut ini adalah mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi riil sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.
Layanan Prima, Putusan Berkualitas