Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
Pengadilan Negeri Meulaboh Menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026
Pengadilan Negeri Meulaboh Selenggarakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-118
Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Meulaboh oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Kebakaran Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat
Lebih lanjut
Pengumuman Lelang Barang Milik Negara
Pengumuman Lelang Barang Milik Negara
Pengumuman Hasil Seleksi Posbakum Tahun Anggaran 2026
Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun Anggaran 2026
Pengumuman Lelang Barang Milik Negara
Lebih lanjut
- Sekretaris Ma Harap 25 Pejabat Pengawas Yang Dilantik Menjadi Motor Penggerak Perubahan
- Ma Goes To Campus 2026 Hadir Di Yogyakarta, Perkuat Literasi Peradilan Bagi Mahasiswa
- Satu Semester Kuhp Nasional, Ketua Ma Jelaskan Perubahan Sudut Pandang Pemidanaan
- Mahkamah Agung Terima Audiensi Serikat Buruh Jawa Timur, Bahas Persoalan Upah Proses Hingga Perlindungan Buruh
- Lantik 16 Pejabat Administrator, Sekretaris Ma Tekankan Transparansi Dan Akuntabilitas
- Pengisian Kelengkapan Berkas Guna Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pns
- Pelaksanaan, Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026
- Daftar Hasil Rtpm Tenaga Kesekretariatan Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- Revisi Kebijakan Pelaksnaan Pembangunan Dan Evaluasi Zi Menuju Wbk/ Wbbm Tahun 2026
- Partisipasi Masyarakat Umum Dalam Penelusuran Informasi Rekam Jejak Para Peserta Seleksi Panitera Muda Perakara Pidana Dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri Tahun 2026
- Ditjen Badilum Tinjau Satuan Kerja di Wilayah Yogyakarta Lewat AMPUH
- Mahkamah Agung Dukung Transformasi Digital Ditjen Badilum
- Kepercayaan Publik & Kebermanfaatan, KOMPAS Bagi Strategi Komunikasi Media dan Konten Digital
- Bahaya Mengintai, Ditjen Badilum Undang BSSN Bahas Pentingnya Keamanan Siber
- Ditjen Badilum Gandeng Suara BSDK dan MARI News, Diskusikan Rancangan Standarisasi Media Peradilan
- Undangan Acara Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif (Perisai) Episode ke-17
- Pemantauan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 6.1.1 – 6.1.9-2
- Pemberitahuan Kerjasama Program Magister Hukum / S2 dan Doktor Hukum / S3 UNEJ
- Penjelasan Mengenai Kategori Peserta Sydney Asia Pacific Judicial Dialogue Tahun 2026
- Rapat Koordinasi SASTGAS SIPP 2026
- PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH GELAR SERANGKAIAN SOSIALISASI STRATEGIS DEMI PENINGKATAN LAYANAN DAN INTEGRITAS
- RAPAT PLENO JUNI 2026 PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
- PERKUAT BUDAYA ANTIGRATIFIKASI, DIRBINGANIS BERI PESAN PENTING DI BIMTEK PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
- RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA SE-WILAYAH HUKUM TAHUN 2026
- PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH GELAR BIMTEK PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2026
- PERINTAH PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 01 & DIPA 03
- UNDANGAN OPENING MEETING EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 MELALUI APLIKASI seMAr
- PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA CALON HAKIM AD HOC PHI TAHUN 2026
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2026
- SOSIALISASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025
MENEMUKAN HAKIM YANG BERAKHLAQ MULIA
Jika Hakim Ragu, Asas In Dubio Pro Reo Jawabannya
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM - PROF.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH., LLM
Lebih lanjut
PTSP Pengadilan Negeri Meulaboh
Profil Pengadilan
Gugatan Sederhana
Pos Bantuan Hukum
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Prosedur Eksekusi
Berikut ini adalah mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi riil sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.
Layanan Prima, Putusan Berkualitas